SOFIFI, layartimur.id – Gelombang protes merebak di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Di tengah kondisi keuangan daerah yang kembali mengalami defisit pada APBD 2026, para Aparatur Sipil Negara (ASN) menyuarakan penolakan keras terhadap wacana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TTP). Kebijakan tersebut dinilai tidak adil karena hak pegawai dikorbankan demi menggenjot belanja modal dan membiayai proyek-proyek kontraktor.
Kekecewaan ini disuarakan oleh forum gerakan Solidaritas ASN Provinsi Maluku Utara. Mereka mengkritik ketimpangan kebijakan penganggaran daerah yang dianggap lebih berpihak pada kepentingan pengusaha ketimbang kesejahteraan aparatur yang menjalankan pelayanan publik setiap hari.
Salah seorang ASN Pemprov Maluku Utara berinisial SN, yang meminta identitasnya dirahasiakan, membongkar keresahan yang dirasakan para pegawai di Sofifi. Menurutnya, pemotongan TTP bukanlah solusi atas defisit anggaran yang terus berulang.
“Setiap kali daerah mengalami defisit, opsi yang diambil selalu mengorbankan hak ASN lewat pemotongan TTP. Pertanyaan kami sederhana, kenapa ASN harus dikorbankan demi memperkaya kontraktor? Tanpa kerja keras para pegawai, roda pemerintahan di Maluku Utara ini tidak akan bisa berjalan,” ujar SN dengan nada tegas.
SN juga menyentil prioritas penggunaan anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ia menilai ada sejumlah program yang menyerap dana APBD dalam jumlah besar namun tidak mendesak, seperti program Trans Kie Raha. Di sisi lain, infrastruktur dasar di Sofifi sebagai ibu kota provinsi justru terabaikan.
“Ibu kota provinsi ini butuh perhatian nyata. Kondisi jalan di Sofifi banyak yang sudah tidak layak, salah satu contohnya perempatan Jalan 40 dari Galala menuju kantor Gubernur. Belum lagi janji pembangunan perumahan untuk ASN yang tak kunjung terealisasi. Seharusnya TAPD menyetop tender dan proyek-proyek yang tidak masuk skala prioritas, bukan malah memangkas TTP kami,” tambahnya.
Atas kondisi ini, gerakan Solidaritas ASN Maluku Utara mengajak seluruh pegawai untuk merapatkan barisan dan mengawal pengalokasian APBD agar digunakan secara adil, transparan, serta bermanfaat bagi masyarakat luas, bukan untuk kelompok tertentu. Mereka bahkan mengancam akan mengambil langkah tegas berupa aksi mogok kerja massal apabila TTP tetap dipotong atau tidak dibayarkan.
“Jangan biarkan suara kebenaran dibungkam oleh ancaman mutasi atau pencopotan jabatan. Kesejahteraan dan integritas, ASN adalah harga mati yang harus dipertahankan,” pungkas SN.
Komentar