Ternate, layartimur.id – Kondisi Ekonomi-Politik Negara Indonesia akhir-akhir ini menabur sejumlah masalah hingga ke Daerah Maluku Utara, dalam pelbagai sektor di tengah aktivitas masyarakat. (26/06/26)
Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi “Berjuang Bersama Warga Kawasi” mengupas persoalan sosial dari Pusat hingga Daerah. Aliansi ini terdiri dari organisasi mahasiswa (Samurai Malut, DJaman Malut, GMNI Kota Ternate, LMND Kota Ternate, dan FMN Kota Ternate) dan NGO yang bergerak di Lingkungan Hidup (Walhi Maluku Utara). Mereka menganggap, situasi negara dalam beberapa bulan terakhir telah memperkeruh kondisi ekonomi masyarakat.
Abi, (24) Koordinator Lapangan dalam aksi kampanye tersebut mengatakan; Ketimpangan dan Kesenjangan Sosial di Maluku Utara adalah akibat dari kondisi yang diciptakan oleh pemerintah pusat, melalui kebijakan Proyek Strategi Nasional (PSN), yang berdampak pada kerusakan Ekologi di Maluku Utara.
“Menurut kami, Rezim Tambang (Prabowo-Gibran) ini sebenarnya tidak ada keberpihakannya sama sekali terhadap kondisi masyarakat di daerah kami. Ratusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masuk di Maluku Utara semuanya tidak pernah membawa kesejahteraan pada masyarakat, dan justru sebaliknya memaksa warga untuk menyingkir dari tempat tinggal mereka seperti yang terjadi di Desa Kawasi” tambah koordlap.
Selain itu, Adhar Sangadji (Manager Advokasi WALHI Malut) juga memberi keterangan bahwa; Aksi adalah upaya untuk menghidupkan kembali isu-isu Lingkungan hidup di Daerah yang menyebabkan konflik agraria akibat kebijakan ekonomi yang timpang dari Negara.
“Kami menilai, atas pengaruh isu nasional seperti melemahnya nilai tukar rupiah dan naiknya harga BBM, beban ketimpangan yang di alami masyarakat secara keseluruhan akan semakin bertambah, apalagi masyarakat yang berada di lingkar tambang” ucap Adhar.
Di samping itu – Adhar juga menyentil beberapa program Nasional yang tidak menyentuh akar masalah di Maluku Utara. Baginya; Program seperti Penerapan B50 pada Juli mendatang yang direncanakan oleh pemerintah pusat justru memperburuk kondisi petani lokal (Kelapa, Pala, Cengkih, Kakao dan semacamnya). Karena, B50 itu pada akhirnya akan membuat pembukaan lahan di daerah agar pemerintah bisa menanam Kelapa Sawit, yang jelas-jelas berdampak pada jenis tanaman pertanian lokal lainnya.
Di bawah ini merupakan poin-poin tuntutan yang di bawa oleh Aliansi Berjuang Bersama Masyarakat Kawasi:
- Hentikan Kriminalisasi Pejuang Lingkungan dan Pembela HAM
- Moratorium Seluruh Izin Pertambangan di Maluku Utara
- Tolak Relokasi Warga Kawasi
- Bangun Home Industri Khusus Komoditas Lokal
- Tarik Militer dari Ranah Sipil
- Cabut UU Polri
- Turunkan Harga BBM
- Tangkap Mafia BBM
- Cabut Kebijakan PSN di Maluku Utara
Penulis : Redaksi
Komentar