Morotai, layartimur.id – Sejumlah mahasiswa yang terafiliasi dalam Solidaritas untuk Andre Yunus menggelar aksi kampanye di Taman Kota Daruba, Pulau Morortai. (27/04/2026)
Peristiwa tragis yang dialami aktivis Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Andre Yunus pada 12 Maret 2026 menjadi catatan buram bagi negara Demokrasi seperti Indonesia. Diketahui – hingga kini korban masih dalam tahapan menjalani perawatan medis akibat disiram Air Keras oleh 4 orang anggota Badan Intelejen Strategis (BAIS).
Fahri Haya, Koordinator Aksi saat ditemui awak media menjelaskana bahwa peristiwa tersebut merupakan ancaman nyata bagi pejuang Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
“Berdasarkan hasil investigasi dari Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengindikasikan bahwa kejadian tersebut bukan sebatas penganiayaan, melainkan sebuah percobaan pembunuhan terhadap pejuang HAM Andre Yunus” sambungnya.
Saat ini – aktor intelektual dibalik penyerangan tersebut belum berhasil terungkap. Kasus ini pun diketahui akan digelar dalam Peradilan Militer pertamakali pada 29 April 2026.
“Untuk itu, Korban dan Pihak Kontras, Amnesty Internasional Indonesia, YLBHI, serta Masyarakat sipil mendorong agar kasus tersebut dilimpahkan ke Peradilan Umum, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum” Tandasnya.
Berikut ini Adalah runutan Tuntutan yang di bawa dalam aksi kampnye oleh Solidaritas Untuk Andre Yunus.
1. Limpahkan kasus Andre Yunus ke Peradilan Umum
2. Usut kasus sebagai percobaan pembunuhan berencana
3. Bongkar aktor intelektual dan jaringan pelaku
4. Mengkoordinasikan pengusutan yang menyeluruh, tranparan dan independent terhadap seluruh kasusu teror dan intimidasi yang terjadi
5. Mendorong Kementrian dan Lembaga terkait untuk menindaklanjuti kasus-kasus intimidasi ini secara akuntabel sesuai hukum yang berlaku
6. Memastikan adanya perlindungan efektif bagi warga negara agar dapat menyampaikan pendangan dan kepeduliannya di ruang publik tanpa rasa takut
7. Jaminan perlindungan korban, saksi dan keluarga
8. Bentuk tim investigasi independent (TGPF)
9. Pastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum
10. Tolak Latihan Militer di Pulau Morotai
11. Selesaikan sengketa lahan di lingkar bandara Pulau Morotai
12. Proses hukum masalah pencabulan dan kekerasan berbasis gender.
PENULIS: Sultan S.
Komentar