Ternate, layartimur.id – Konsep ini dianggap sebagai antitesa untuk melawan Konsep Transisi Energi dari Negara, yang cenderung mengabaikan aspek lingkungan dan sosial. (02/05/2026)
Dalam rangka mendorong kemandirian ekonomi rakyat dan energi berkeadilan, antitesa ini sangat penting jika dimulai dari Desa-desa. Apalagi, Maluku Utara sudah menjadi objek dari Negara untuk dieksploitasi sumber daya alamnya, terutama energi berbasis fosil (batu bara dan minyak bumi).
Irsandi Hidayat, (27) selaku pemandu dalam FGD menerangkan: Potensi energi di Maluku Utara sangatlah kaya, namun proses pengolahannya tidak menguntungkan masyatakat. Karena itu – kita harus mampu untuk memanfaatkan komunitas-komunitas di pedesaan sebagai proses awal menuju energi berbasis masyarakat.
Lebih lanjut – Zulkifli Harahap (Narasumber) selaku Akademisi UNKHAIR Ternate dalam pemaparan materinya: Konsep Desentralisasi oleh negara sebetulnya sudah tidak ada secara praksis. Sehingga, Ekonomi daerah dari Provinsi dan Kabupaten dalam kewenanganya telah hilang. Itu bisa dilihat ketika Pemerintah Daerah (Dinas Lingkungan Hidup) tidak bisa berbuat apa-apa ketika Bencana banjir terjadi di masyarakat lingkar tambang.
“Misalnya, Banjir yang terjadi di Lokulamo (Halteng) dan Kawasi (Halsel). Karenanya – langkah untuk memanfaatkan potensi komunitas pedesaan untuk memahami Transisi Energi berbasis masyarakat adalah satu-satunya langkah yang tepat” lanjutnya
Tak cukup disitu, Harsandi bersitegas dalam hal ini untuk menyusun konsep Investigasi dan Advokasi yang relefan di pedesaan.
“Kami akan berupaya untuk membentuk Sekolah Lapangan Transisi Energi, agar memberikan pemahaman kepada komunitas warga di pedesaan terutama yang menjadi objek agenda ini adalah Komunitas di Pulau Widi, demi kedaulatan dan keadilan energi”. Tutupnya
PENULIS: Sultan S.
Komentar