Ternate, layartimur.id – Kondisi ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan tekanan yang semakin nyata, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Pelemahan nilai tukar rupiah terendah dalam Sejarah negara Indonesia bukan sekadar fenomena global, melainkan cerminan dari rapuhnya fondasi ekonomi domestik. Ketergantungan pada impor, serta tata Kelola kebijakan yang buruk membuat ekonomi rentan terhadap guncangan eksternal. Dampaknya terasa langsung pada harga kebutuhan pokok yang terus meningkat, apalagi Masyakat kelas mengah ke bawah, Respon tegas dari kelompok demonstrasi. Senin 15/06/2026
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) selalu disertai dengan kelangkaan BBM subsidi yang semakin memperparah kondisi tersebut. Kebijakan energi yang seharusnya melindungi kelompok rentan justru kerap tidak tepat sasaran. Distribusi yang bermasalah dan lemahnya pengawasan membuka ruang ketimpangan, di mana masyarakat kecil harus bersaing untuk mendapatkan akses terhadap subsidi yang seharusnya menjadi hak mereka. Dalam situasi ini, Negara gagal menjalankan fungsi dasarnya untuk menyejahterakan rakyat.
Imam Nirwan juga menegaskan – Di sisi lain, program prioritas pemerintah seperti MBG dan penguatan koperasi desa ( KOPDES ) yang dibanggakan sebagai solusi ekonomi justru Permasalahan tata kelola, pemborosan anggaran, serta minimnya pengawasan menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan kebijakan dan realitas di lapangan. Program yang tidak dikelola dengan baik bukan hanya tidak menyelesaikan masalah, tetapi juga berpotensi menjadi beban fiskal yang mempersempit ruang kebijakan di masa depan. Dan lain fakta yang kita rasakan hari ini, MBG memakan anggaran 1,5 triliun per harinya. Tambahannya
Kondisi ini diperparah oleh meluasnya keterlibatan aparat keamanan seperti TNI dan Polri dalam ranah sipil fenomena ini memunculkan kekhawatiran terkait tumpang tindih kewenangan dan potensi melemahnya prinsip supremasi sipil dalam sistem demokrasi., hal ini dapat menghambat partisipasi publik dan mempersempit ruang kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Pada akhirnya, akumulasi dari berbagai persoalan ini menunjukkan adanya krisis dalam tata kelola kebijakan publik. Ketika kebijakan tidak lagi berorientasi pada kepentingan rakyat, maka tekanan ekonomi akan semakin dirasakan oleh kelompok yang paling rentan. Oleh karena itu, Kami UNKHAIR BERGERAK menentukan untuk Prabowo – Gibran menumbangkan Prabowo Gibran.
Isu Turunan :
- Turunkan Harga BBM
- Cabut Uu TNI dan UU Polri
- Turunkan Harga Sembako
- Tangkap Mafia BBM di Ternate
- Usut Tuntas Pembunuhan Haltim – Halteng
- Menolak Giant Sea wall
- Tarik Militer ke Barak
- Hapus program MBG – KOPDES dan Cabut Inpres No 1 Tahun 2025
- Copot Bahlil dan Pigai dari Jabatan Menteri
- Sahkan Uu Masyarakat Adat
- Setop Kriminalisasi Aktivis
- Wujudkan Pendidikan Gratis dan Berikan Kesejahteraan Guru
- Siapkan Mitigasi di Sektor Transportasi dan Kebutuhan Dasar di Maluku Utara
- Dorong Skema Kuota Pertalite di Maluku Utara
- Sentralisasi APBD untuk Rakyat Maluku Utara
- Mendesak Gubernur Maluku Utara segera bayar Gaji P3K
PENULIS : REDAKSI
Komentar